Media Cakrabuana
Foto Dokumentasi

Disinyalir Hukum Diam Ada Rampok DAK TA.2021 Milyaran Modus Proyek Swakelola Kadis PUTR Ir.Sukirno.Cs

Editor ; Ridho

 

Ketapang, Media Cakrabuana.com ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 di Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Tentang DAK yang dialokasikan ke Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Bupati.

Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) titik Laporan berbagai pemangku kepentingan tentang ketidak-seragaman DAK.

Media Cakrabuana

“Disinyalir dalam praktiknya di DPUTR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kab.Ketapang, Milyaran Rupiah DAK TA.2021 yang dikelola Ka. DPUTR Ir.Sukirno Cs beserta rekannya inisial S, L dan M rampok DAK.TA.2021, di duga rekanan dalam pelaksanaan maupun pencairan serta pengadaan satuan barang/jasa yang mana Modus operandinya menggunakan pihak ketiga mengatasnamakan Suplayer, faktanya Ir.Sukirno sendiri mengelola dan menghantam serta merampok uang DAK dengan aturan penyalahgunaan wewenang dalam kekuasaan jabatannya sebagai Kepala Dinas PUTR Kab.Ketapang yang tak lepas peran aktif Pemerintah Daerah (pemda). Keuangan Negara DAK untuk pembangunan terindikasi disalahgunakan dalam pentuk proyek Swakelola dan pengadaannya disinyalir di kelola bersama rekan Kepala Dinas PUTR.IR.Sukirno yaitu S, L dan M dengan Modus Suplayer atas kepemilikan proyek di sekian Desa dan Kecamatan.

Proses pengalokasian keuangan DAK mengindikasikan adanya oknum pihak Pemda terindikasi tidak berlaku transparan. Selain itu, koordinasi antar instansi dalam pengelolaan DAK terlihat samar-samar untuk mengohet serta merampok keuangan Negara bersumber keuangan DAK TA.2021.

Temuan pendesentralisasian kewenangan pengalokasian dan pengawasan pelaksanaan atas penggunaan DAK oleh Pemerintah Kab.Ketapang Kalbar dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kegiatan pembangunan khusus di Daerah meningkatkan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam memobilisasi sumber DAK dalam pemanfaatannya, Pemda mengikuti regulasi Pusat seperti peraturan keputusan Presiden dan Menteri dalam membangun kebutuhan warga seperti salah satu contohnya membangun pengolahan limbah kotoran masyarakat di sekian Desa-Kecamatan se-Ketapang Kalbar. DAK Milyaran diswakelolakan dan pengadaannya diadakan Kepala Dinas PU yaitu sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) disinyalir di setting S, L dan M.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pengalokasian DAK, Pemda mendistribusikannya ke berbagai kegiatan/proyek Pemerintah dalam bentuk swakelola.

Disinyalir dugaan kuat ada potensi kerugian Negara milyaran akibat proyek pembangunan sumber keuangan DAK secara swakelola disinyalir adanya penyimpangan mengatasnamakan pelaksana proyek Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pencairan Tahap.1 Ketua KSM yang di SK-kan Kades di sekian Desa hanyalah formalitas untuk sebuah tanda-tangan saja sesuai persyaratan dari Bank agar bisa melakukan pencairan dan uang pencairan milyaran tersebut diambil oleh Suplayer. Pasalnya uang pencairan Proyek DAK TA.2021 tersebut ditahan Suplayer dan KPA.

Ketua KSM hanya menanda-tangani saja untuk pencairan proyek penunjang lingkungan masyarakat dengan aliran DAK milyaran rupiah, dalam pencairan Ketua KSM hanya mendapatkan 25% dan sisa semua uang pencairan tahap 1 dirampok Suplayer yang konon katanya untuk pembelian alat dan mesin serta pralon yang akan diadakan dan dibelikan langsung oleh pelaksana dari perencana Dinas PUTR atas ijin dan persetujuan Kadis PUTR Ir.Sukirno. Semua di SK oleh Kadis PUTR IR.Sukirno dalam menjalankan aksinya seolah Sah dan dibenarkan oleh pemimpin kuasanya.

Media Cakrabuana

Ikwalnya Ketua KSM yang telah di SK-kan Kades (Kepala Desa) hanya dimanfaatkan untuk kepentingan Ir.Sukirno semata untuk mengambil keuntungan dari proyek swakelola belasan milyar tersebut, salah satunya KPA mengambil aliran DAK dari Ketua KSM yang telah dilaksanakan, mengingat dasar dan aturan apa yang dijalankan Kadis PUTR Ir. Sukirno beserta Cs.? Periksa Ir.Sukirno Kadis PUTR Ketapang disinyalir rampok keuangan DAK.TA.2021 dengan modus Intelektual proyek swakelola.

Seyokyanya moderat intrumens Kepala Daerah untuk mengambil langkah sentral adanya kuat indikasi Korupsi wewenang dalam jabatan penyelewengan aliran DAK TA 2021 sarat akan unsur pidana Korupsi sistematis berjema’ah dengan mata rantai signifikan arahan penyerapan DAK TA 2021 yang penuh ilustrasi merugikan Negara milyaran rupiah.

Semoga Kabagreskrim Mabes Polri Tipikor dan Tim Khusus Kejagung dan KPK serta BPK.RI proses maupun periksa keuangan Negara aliran DAK.TA.2021 sarat akan penyimpangan untuk sebuah kepentingan kelompok dan memperkaya diri sendiri. Rakyat menjadi korban dengan suatu kejahatan luarbiasa korupsi sistematis berjema’ah yang hingga sampai saat ini terkesan Hukum Diam dan Bungkam, ada apa Kepala DPUTR Ketapang Kalbar IR.Sukirno tidak bisa di konfirmasi hingga kini. Ada apa di balik semua ini?

Reporter Liputan :

(Tim-Yan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.